• UGM
  • FIB
  • Webmail
  • Academic Portal
  • Indonesia
    • Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Departemen Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada
  • Beranda
  • Tentang
    • Departemen
    • Staf
    • Kontak
  • Akademik
    • Program Sarjana
      • Mata Kuliah Program Sarjana
      • Intended Learning Outcomes
    • Program Magister
      • Mata Kuliah Program Magister
    • Summer School
    • MBKM
  • Kabar
    • Berita
    • Agenda
  • Penelitian
  • Publikasi
    • Lembaran Sejarah
    • Histma
  • Alumni
    • Kasagama
    • Career Development Center
  • Beranda
  • berita
  • Kenangan Haji dan Peziarah di Indonesia Dibahas dalam Kelas History and Memory Making in Southeast Asia

Kenangan Haji dan Peziarah di Indonesia Dibahas dalam Kelas History and Memory Making in Southeast Asia

  • berita
  • 20 Maret 2024, 11.09
  • Oleh: sejarah
  • 0

Selasa (19/3/2024), Dr. Mirjam Lücking, seorang antropolog sosial dan budaya dari Ludwig-Maximilians-Universität München menjadi dosen tamu dalam mata kuliah History and Memory Making in Southeast Asia yang diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Sejarah FIB UGM. Materi yang dipresentasikan olehnya berjudul Hajj Memories and Pilgrims in State Contemporary Indonesia. Materi tersebut merupakan hasil penelitian etnografinya selama 14 bulan di Jawa Tengah dan Pulau Madura.

Secara umum, Dr. Mirjam Lücking menjelaskan bahwa terjadi pola yang berulang dalam pengalaman berhaji orang Indonesia dari masa ke masa. Pertama, sejak abad ke-15 hingga kini, pola tradisi migrasi campuran masih terjadi karena terdapat tenaga kerja migran yang juga melakukan haji sekaligus. Kedua, pada masa kolonial hingga kini, terjadi komersialisasi dan privatisasi berhaji. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penemuan kapal uap dan perusahaan perjalanan Belanda pada abad ke-19. Pada masa kini, komersialisasi digambarkan khususnya terkait dengan paket tour VIP dan umrah sebagai ziarah yang sifatnya lebih minor. Sementara itu, organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada periode 1949-1960-an menunjukkan adanya proses privatisasi.

Ketiga, wacana negara dalam kegiatan berhaji juga tidak bisa dilepaskan. Pada 1980-an, misalnya, wacana negara dalam pembangunan juga ditunjukkan dalam sebuah pidato Menteri Agama, Alamsyah Ratu Prawiranegara. Ia menyampaikan bahwa berhaji adalah salah satu mata rantai dari proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga berkontribusi pada pendewasaan bangsa yang maju, beriman, serta bertakwa. Lalu, dalam konteks masa kini, wacana negara dalam kegiatan berhaji ditekankan pada aspek kedamaian dan harmoni. Hal itu dijelaskan dalam sebuah buku panduan berhaji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Indonesia.

Dalam hal Jawa dan Pulau Madura, Dr. Mirjam Lücking membahas keterikatan lokal dalam ibadah haji di Indonesia. Haji Indonesia sangat melekat dengan kebiasaan serta tradisi mazhab Syafi’i, seperti pemujaan terhadap orang suci atau mengunjungi makam untuk berdoa di sana. Kemudian, hubungan orang yang sudah berhaji terhadap komunitas lokal terjadi dengan cara pertukaran hadiah sehingga bantuan dan respons yang baik dari masyarakat lokal pun timbul. Orang yang berhaji juga akan mendapatkan status sosial baru dengan sebutan haji/hajjah. Sementara itu, di Madura, ada konsepsi “Mafia Haji” untuk menyebut orang Madura yang pergi ke Mekkah untuk bekerja atau umroh, setelahnya baru melakukan ibadah haji.

“Penelitian beliau (Dr. Mirjam Lücking) tentang dunia Islam mengenai ritual haji sangatlah menarik. Walaupun beliau seorang antropolog, namun beliau mencoba mendisplaykan referensi mengenai Hindia Belanda. Terlebih lagi, penelitian mengeksplorasi budaya di masyarakat Madura. Madura sendiri terkenal dengan daerah yang tingkat ketaatan dalam ibadah Islam di Indonesia. Terlebih lagi fanatiknya Madura dalam ritualistik Islam menjadi bumbu dalam penelitiannya. Apalagi, salah satu basis terbesar pengikut organisasi Nahdlatul Ulama ada di Madura,” tutur Suryo Arief, mahasiswa S2 Departemen Sejarah UGM.


Penulis: Lenna Aurelia Amalia



Tags: haji Madura SDGs 4

Berita Terakhir

  • Call for Applications: PhD Programme in Sound Heritage Studies
  • Dr. Sadiah Boonstra’s Public Lecture: Rethinking the Future of Repatriated Objects
  • The Research Project “Restituting, Reconnecting, and Reimagining Sound Heritage (Re:Sound)” Receives Funding from the Royal Dutch Research Council (NWO) for 2025-2028
  • Launch of New Research Project on Lombok Heritage: “Dismantling Colonial Knowledge Production and Recovering Lost Histories and Memories” (2025-2028)
  • Menelusuri Hibriditas Budaya Tionghoa-Jawa dalam Sejarah Indonesia

Arsip

  • Maret 2025
  • Februari 2025
  • Desember 2024
  • November 2024
  • Oktober 2024
  • September 2024
  • Agustus 2024
  • Juli 2024
  • Juni 2024
  • Mei 2024
  • April 2024
  • Maret 2024
  • Februari 2024
  • Januari 2024
  • Desember 2023
  • November 2023
  • Oktober 2023
  • September 2023
  • Agustus 2023
  • Juli 2023
  • Mei 2023
  • Februari 2023
  • Januari 2023
  • November 2022
  • Oktober 2022
  • September 2022
  • Agustus 2022
  • Juni 2022
  • Mei 2022
  • Desember 2021
  • November 2021
  • Oktober 2021
  • September 2021
  • Agustus 2021
  • Mei 2021
  • April 2021
  • Maret 2021
  • November 2020
  • Agustus 2019
  • Maret 2019
  • Desember 2018
  • November 2018
  • September 2018
  • Mei 2018
  • September 2017
  • Juli 2017
  • Mei 2017
  • April 2017
  • Maret 2017
  • Februari 2017
  • Januari 2017

Kategori

  • agenda
  • alumni
  • beasiswa
  • berita
  • lowongan
  • penelitian
  • pengumuman
  • selisik
  • summer school
Universitas Gadjah Mada

Departemen Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Gadjah Mada

Gedung Soegondo, Lantai 3
Jl. Sosiohumaniora, Bulaksumur Yogyakarta
  +62 274 513 096
+62 813 1444 4274
  sejarah@ugm.ac.id

Akademik

  • Program Sarjana
  • Program Magister

Berita & Agenda

  • Berita
  • Agenda

Tentang

  • Staf
  • Departemen
  • Fakultas
  • UGM

Ikuti Kami

Sejarah UGM

Sejarah UGM

Sejarah UGM

© 2025 | Departemen Sejarah UGM

BeritaAgenda

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY