Pada hari Selasa, 20 Januari 2026, Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pembahasan dan diskusi mengenai pertumbuhan serta perkembangan gagasan politik kebangsaan di Asia Tenggara pada periode pasca-kolonialisme (1945–1965). Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian diskusi akademik yang akan dilaksanakan oleh Departemen Sejarah UGM sepanjang tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Departemen Sejarah UGM menghadirkan Yi Ning Chang, seorang peneliti dan sejarawan politik Asia Tenggara yang saat ini menempuh studi doktoral di Department of Government, Harvard University, Amerika Serikat. Ia memiliki minat dan fokus kajian pada sejarah pemikiran politik serta hubungan internasional antarnegara di Asia Tenggara pada periode pasca-kolonial. Diskusi ini juga didampingi oleh Dr. Farabi Fakih, S.S., M.Phil., sejarawan sekaligus dosen Departemen Sejarah UGM yang menjabat sebagai Kepala Program Studi Magister Sejarah UGM. Acara ini terbuka bagi seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang memiliki minat terhadap kajian sejarah pemikiran dan sejarah Asia Tenggara.
Dalam diskusi tersebut, Yi Ning Chang membuka pembahasan dengan mengangkat persoalan besar yang dihadapi bangsa-bangsa Asia Tenggara setelah lepas dari pengaruh kolonialisme Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Persoalan sosial yang diwariskan sejak masa kolonial, serta praktik penerapan asas demokrasi dalam sistem politik negara, menjadi tantangan mendasar bagi kawasan ini. Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Lee Kuan Yew, dan Abdul Rahman Putra Al-Hajj, yang sebagian besar tumbuh dalam tradisi pemikiran Eropa, berperan penting dalam merumuskan, memantapkan, dan menetapkan landasan hukum, politik, serta sosial bangsa-bangsa Asia Tenggara pasca-kolonialisme. Gagasan tentang anti-kolonialisme, kerakyatan, dan demokratisasi politik menjadi pijakan utama para pemikir bangsa dalam merancang sistem ketatanegaraan. Dalam pembahasan ini, figur Lee Kuan Yew mendapat perhatian khusus sebagai Perdana Menteri pertama Singapura yang berhasil mentransformasi negaranya dari masyarakat tradisional menjadi negara modern dengan struktur politik dan administrasi yang lebih teratur. Pada masa kepemimpinannya, orientasi politik Singapura pun bergeser dari kepentingan kapitalistik kolonial menuju pembangunan yang menekankan keadilan dan kesetaraan sosial, sehingga kepentingan umum menjadi tujuan utama pembangunan nasional.
Diskusi berlangsung intens dan hangat, dengan pembicara serta peserta aktif bertukar pikiran mengenai pertumbuhan sejarah pemikiran politik dan nasionalisme di Asia Tenggara pada masa pasca-kolonialisme. Gagasan tentang persatuan, nasionalisme, dan anti-imperialisme menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan nasional di kawasan tersebut.
Penulis: Mochamad Rizky Saputra
