Departemen Sejarah bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Yogyakarta menyelenggarakan Kongres dan Seminar bertajuk “Refleksi Hari Pendidikan Nasional” yang berlangsung pada 9 Mei 2026. Bertempat di Gedung Audio Visual B Atas di Museum Benteng Vredeburg, kegiatan yang berlangsung satu hari ini menghadirkan tiga pembicara: Prof. Dr. Agus Mulyana (Direktur Sejarah dan Permuseuman di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia) yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pelestarian Sejarah; Agus Hermanto, Prof. Dr. Agus Suwignyo (Professor di Bidang Sejarah Pendidikan, UGM), dan Dr. Sri Margana (Sejarawan UGM dan Ketua MSI Cabang Yogyakarta).
Kongres dibuka dengan pemilihan ketua MSI periode 2026-2031. Prof. Dr. Mutiah Amini keluar sebagai ketua MSI Cabang Yogyakarta menggantikan ketua sebelumnya, Dr. Sri Margana yang telah bertugas dari tahun 2021-2026. Prof. Mutiah Amini mendapatkan suara terbanyak, mengungguli Dr. Rhoma Dwi Yuliantri dan Dr. Baha’udin.
Setelah sesi pemilihan ketua, acara dilanjutkan dengan seminar yang pada kesempatan pertama diisi oleh Agus Hermanto. Agus menjelaskan secara historis tentang pendidikan di Nusantara. Akar pendidikan ini bisa dilacak setidaknya sejak masa Prakolonial. Tepatnya pada periode Hindu-Budha telah muncul institusi-institusi mandiri seperti padepokan dan peguron. Sistem pendidikannya berbeda dengan sistem pendidikan ala Belanda karena menekankan metode belajar gurukula; hubungan erat antara guru-murid. Yang pada prosesnya masih diwarisi oleh tradisi pendidikan di pesantren; berfokus pada keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan akal.
Materi kedua disampaikan oleh Dr. Sri Margana. Margana menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia merupakan salah satu warisan kolonial Belanda. “Sistem yang terlanjur abadi, sekaligus paradoks. Di satu sisi, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern; membangun struktur pendidikan yang birokratis dan profesional, namun di sisi yang sama, mereka juga menciptakan ketidak setaraan sosial, hierarki budaya, dan kontrol politik”, ujarnya. Kemunculan kebijakan Ethische Politiek pada tahun 1901 juga masih sangat pragmatis. Tujuan pendidikan digunakan untuk mencetak juru tulis, guru, sistem medis, dan pejabat tingkat bawah pribumi yang loyal. Akan tetapi, sekaligus, pendidikan barat inilah yang memunculkan kelas-kelas masyarakat terdidik yang mana merupakan motor pergerakan nasional.
Materi ketiga, sekaligus menjadi penutup dari kongres dan seminar, disampaikan oleh Prof. Agus Suwignyo. Pada sesi terakhir ini peserta diajak untuk merefleksi permasalahan pendidikan di Indonesia dari tahun 1950an hingga 2020an. Adapun kompetensi, kesejahteraan pendidik, kurikulum, hingga aksesibilitas pendidikan masih menjadi permasalahan utama yang penting untuk diperhatikan bersama; baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Menurut Prof. Suwignyo, pokok permasalahan pendidikan setiap tahun itu sama, hanya tekanan atau fokusnya saja yang bergeser, berubah atau berganti.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang panjang karena kompleksitasnya; mulai dari infrastruktur hingga kurikulum.
Penulis: Fitria Rizka Nabelia
